7/28/15

Dear Pak Gub…

Dulu, saya pernah melapor melalui twitter pak Gubernur Jawa Tengah (di akunnya @ganjarpranowo) karena ada semacam pungutan liar. Awalnya saya memang tidak bermaksud untuk melapor, tapi hanya sekedar bertanya apakah memang prosedurnya seperti itu atau tidak? Pada waktu itu saya bertanya apakah untuk cek fisik pajak kendaraan dikenakan biaya atau tidak?

“Jangan dikasih. Kapan itu?”, begitulah jawaban beliau, dengan juga di-cc-kan ke @DPPAD_Jateng.


Dari sana,
saya menyimpulkan bahwa cek fisik itu ternyata tidak dikenakan biaya. Dan, yang memintai uang berarti termasuk pungli (pungutan liar).

Dari pihak PPAD Jateng pun menanggapi dengan langsung meritwit twit saya yang di-cc-kan ke UP3AD Kabupaten tempat saya membayar pajak (tidak perlu saya sebut di kabupaten mana, karena dulu saya sudah bilang, juga setelah itu banyak laporan yang sama dari follower-follower beliau di kabupaten/kota-kota lain). Untungnya juga, akun UP3AD kabupatennya juga masih aktif, dan langsung merespon laporan saya.
“Akan kami koordinasikan dengan pihak yang berkompeten, dan akan segera kami selesaikan. Maturnuwun.”, begitu jawaban dari UP3AD kabupaten.

Tak lama dari itu, Pak Ganjar pun mention jawaban itu karena mention dari UP3AD kabupaten menggunakan reply all (masih mencantumkan nama akun beliau di mention tersebut selain juga ke akun saya): “Tuh, langsung ditanggapi kan.”

Awalnya saya agak lega dengan tanggapan itu, tapi hal itu tak berlangsung lebih dari satu menit. Seperti biasa, setelah satu pemikiran ada, akan selalu muncul pikiran lain yang membuntuti pemikiran sebelumnya. Banyak pertanyaan yang langsung muncul di pikiran saya waktu itu. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah:
“Apa benar ini akan ditanggapi sampai benar-benar pungli-pungli itu tidak ada?”
Bukan saya tidak percaya akan penegakan kejujuran akan orang-orang yang bekerja di dalamnya, tapi yaa.. Anda pasti juga tau lah…

Pada saat itu, saya mengusulkan apa yang ada dipikiran saya bahwa baiknya Pak Gub menempatkan orang yang benar-benar bersih dan sejalan dengan visi beliau ke ‘tempat-tempat basah’ yang rawan pungli untuk memantau yang tidak diketahui oleh pegawai yang ada di setiap instansi itu. Yaa, semacam mata-mata gitu lah…

Siapa yang menjamin kalau setelah beliau menginstruksikan lewat twitter itu, diiyakan, dijanjikan oleh bawahannya itu untuk diselesaikan, ternyata memang akan diselesaiakan? Bisa saja mereka hanya menjawab “IYA/SIAP/dll”, hanya untuk ‘MELEGAKAN ATASANNYA’, tetapi tidak menjalankannya. Pikiran itulah yang tidak langsung melegakan saya saat mendapat balasan dari UP3AD kabupaten tadi.

Akhirnya, untuk tak sekedar suudzon, saya ingin membuktikan sendiri jawaban dari UP3AD kabupaten itu benar-benar dijalankan atau tidak. Selang sebulan, saya main-main ke Samsat kabupaten untuk melakukan pembuktian sendiri. Tak sulit untuk tau apakah pungli itu masih ada atau tidak, karena kegiatannya di luar gedung. Yup, cek fisik ada di tempat parkir. Jadi tinggal duduk di dekat tempat parkir, orang yang melakukan cek fisik terlihat dengan jelas, tanpa harus ngumpet-ngumpet.

Dan seperti apa yang sudah saya duga, kegiatan pungli itu MASIH TETAP ADA. Saya tidak tau apakah prasangka buruk saya itu masih disebut suudzon atau tidak, lantaran prasangka buruk saya itu memang terbukti. :D
Saya pun masih yakin, tidak hanya di Samsat itu saja yang mengiyakan instruksi Pak Gub di twitter, tapi tidak menjalankannya, juga di beberapa instansi lain di bawah komando beliau.

“Pucuk dicinta, ulam pun tiba”, kata pepatah. Selang 2 hari, teman saya mengajak menemaninya membayar pajak kendaraannya ke kabupaten lain, karena harus ganti plat nomor, yang memang harus cek fisik (biasanya cukup ke Samsat kabupaten saja, karena sekarang sistem online). Saya melihat langsung lagi cara kerja mereka yang cek fisik. Dan ternyata juga sama, mereka meminta uang.

Ini bukan tentang nominal uangnya yang mungkin tak seberapa bagi sebagian orang yang mampu. Bukan juga saya sok suci. Saya juga tidak tau, apakah saya benar-benar bisa menghindari korupsi apabila dihadapkan dengan kesempatan. Doakan saja, mudah-mudahan nominalnya besar saja tidak. Saya hanya ingin berbagi cerita, dan Pak Gub tau. Syukur-syukur usul saya didengar oleh beliau. Yaitu usul kalau memang benar-benar ingin meminimalisir bentuk pungli yang masih banyak terjadi di ‘lahan-lahan basah’ (seperti kantor pajak termasuk Samsat, tempat perijinan, dll), taruh saja orang-orang kepercayaan Pak Gub yang tidak diketahui oleh pekerja sana untuk ‘memata-matai’. Meski sebenarnya ini juga tidak menjamin. Siapa tau lama-lama orang tadi masuk ke ‘sistem’?

Memang, kontrol yang paling lumayan bisa diandalkan adalah pengaduan dari masyarakat langsung, seperti saya. Tapi apakah beliau tau apa yang ada dalam pikiran orang-orang seperti saya saat mau mengadu?
Pertama: Kecemasan sudah pasti menghantui (mungkin tidak semua orang). Cemas kalau-kalau nanti urusan yang berhubungan dengan pelapor akan dipersulit oleh pihak yang dilaporkan. Yang paling parah adalah cemas kalau semua hal yang berhubungan dengan si pelapor akan di-blacklist oleh semua pihak yang ‘sepaham’ dengan pihak yang dilaporkan.

Itulah sebabnya, saya juga yakin ada beberapa orang yang menggunakan akun anonim untuk melaporkan ‘kejadian janggal’ yang dia alami atau dia lihat. Sayangnya beliau tidak pernah merespon akun twitter yang menggunakan akun anonim. Memang, saya juga yakin ada beberapa akun anonim yang sengaja mengganggu kinerja beliau, lantaran terkait lawan politik. Tapi harusnya Pak Gub juga pasti tau mana yang ‘akun iseng’, dan mana yang benar-benar mau melapor, karena identitasnya tidak ingin diketahui oleh pihak yang dilaporkannya dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi.

Ke-dua: Takut dicap sebagai orang yang ikut campur urusan orang. Bukan takut sih, tapi ya tidak enak saja.
“Halah, biarin lah, cuma uang sepuluh ribu juga. Lagian juga gak tiap hari. Anggap aja beramal.”, pasti ada saja orang yang berkata begitu.

Nah, kalau memang untuk beramal, ya tidak masalah jika uang itu memang diterimakan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk orang yang sudah punya gaji besar.

Terimakasih Pak Gub sudah meluangkan waktu untuk membaca tulisan ini (kalau sudah baca kalimat ini :D).

Dan untuk yang membaca tulisan ini, semua terserah Anda saja menilai saya seperti apa. Yang jelas saya begitu ingin menulis tentang hal ini. Maaf lahir batin :). 

Berikut ada beberapa laporan lain dari followers beliau:

2 comments:

  1. Udah gak heran mas pungli mah. Tapi kebijakan jokowi lumayan dpt mengurangi pungli.

    Mampir ya mas di manapfama.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe... Iya, mudah-mudahan ya..
      Makasih lho sudah mampir.. Maaf seadanya..

      Delete